NABILLA FATEIM HAMAMA NOERI, 041310213047 (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 ATAS JASA KEPELABUHANAN DI PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG PERAK. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FV.P.16 17 Noe i.pdf Download (252kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FV.P.16 17 Noe i.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Bedasarkan hasil analisis dari Praktik Kerja Lapangan makan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagi penyedia jasa kepelabuhanan bagi PT Citrabaru Adinusantara. Sebagai pengguna jasa, PT Citrabaru Adinusantara wajib menyertakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) dan RKIP sebagai syarat Wajib Pajak mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Terhadap transaksi yang dilakukan, PT Citrabaru Adinusantara tidak memberikan syarat tersebut untuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada saat terjadi transaksi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung perak, namun pada periode bulan berikutnya PT Citrabaru Adinusantara dapat melampirkan syarat fasilitas yang sudah melewati masa transaksi. Bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjug Perak dapat dikabulkan hingga sepanjang satu tahun, dan dibuatkan nota penjualan pengganti agar PT Citrabaru Adinusantara mendapatkan fasilitas.

Actions (login required)

View Item