MAHARANI IKA AMBARSARI, 151410713019 (2017) PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.010/2015 TERHADAP JASA PERHOTELAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA HOTEL H (STUDI KASUS PADA ABSOLUTION REGISTERED TAX CONSULTANT). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FV.P.90 17 Amb p.pdf Download (21kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FV.P.90 17 Amb p.pdf Restricted to Registered users only until 8 November 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan studi kasus dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab II, maka kesimpulan yang didapatkan adalah Hotel H melakukan penyerahan jasa yang tidak dikenai PPN dan penyerahan jasa yang dikenai PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015. Namun untuk jasa perhotelan yang dikenai PPN Hotel H tidak dapat memungut PPN atas penyediaan ruangan khusus yang disewakan untuk kegiatan usaha dikarenakan Hotel H belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan omzet dari persewaan ruangan pada tahun 2016 sebesar Rp 3.133.734.710. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Hotel H masih dapat digolongkan sebagai pengusaha kecil jika melihat dari omzet yang didapatkan pada 2016 masih dibawah Rp 4.800.000.000.

Actions (login required)

View Item