GAYATRI INDAH PUSPITORINI, 040710087 (2013) PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP MELALUI PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK MENGEFISIENSIKAN PPh BADAN PADA RJ GROUP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-puspitorin-28383-8.abstr-t.pdf Download (145kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) GAYATRI INDAH PUSPITORINI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam APBN RI 2012. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan perbaikan di bidang perpajakan. Selain melakukan perbaikan di bidang perpajakan, pemerintah juga terus mewujudkan pembangunan nasional melalui berbagai pembangunan fisik. Adanya pembangunan fisik tersebut memberi peluang bagi bisnis jasa konstruksi di Indonesia, hingga membuat jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari sisi perpajakan, perusahaan konstruksi sangat menarik untuk dicermati karena kegiatan usahanya menimbulkan beragam aspek perpajakan. Namun bagi perusahaan aspek perpajakan yang beragam tersebut merupakan suatu beban yang mengurangi laba perusahaan yang tetap harus dibayarkan dan bersifat memaksa. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan pajak yang tepat yang dapat membantu perusahaan membayar pajaknya secara legal dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif (description research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus (case studi research). Jenis data berupa data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data berupa survei pendahuluan, studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada RJ Group untuk mengefisiensikan PPh Badan pada RJ Group. RJ Group merupakan sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang konstruksi, pengadaan barang, dan persewaan alat-alat berat. Badan usaha dalam RJ Group telah melakukan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, namun belum dilakukan secara legal sesuai ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa RJ Group selama ini telah melaporkan biaya gaji dengan lebih rendah. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi RJ Group untuk melakukan perencananaan pajak yang legal dan tepat, yakni melalui pemotongan PPh Pasal 21 dengan gross-up method sehingga badan usaha dalam RJ Group dapat menjadi efisien karena menghemat pembayaran PPh Badan terutang secara legal serta menghindarkan pengenaan sanksi akibat adanya kurang bayar pajak.

Actions (login required)

View Item