Anieq Fardah, 071514453014 (2017) BIAYA PENYELENGGARAAN PER-PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR (Studi Deskriptif tentang Perbandingan Anggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilukada Serentak Tahun 2015). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 15 December 2020. Download (2MB)
Preview	Text (jurnal) Jurnal_Disparitas Biaya Pemilu Per-Pemilih Jurnal Perpus.pdf Download (88kB) | Preview

Abstract

Studi ini membandingkan biaya penyelenggaraan pemilu pada Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pemilukada serentak tahun 2015. Perbandingan ini di gunakan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran biaya penyelenggaraan Pemilu di masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan faktor faktor yang mempengaruhi besaran biaya pemilu di masing masing kabupaten kota. Selain itu, tesis ini bertujuan untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan biaya penyelenggaraan pemilu Legislatif 2014 dan Pemilukada 2015 di masing-masing kabupaten dan kota di jawa timur. Penelitian ini focus pada model pembiayaan pemilu dan penentuan anggaran pemilu. Penyusun melakukan penelitian dengan metode kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data anggaran pada 19 kota dan kabupaten kota, dan pembanding lain seperti jumlah DPT, Luas Wilayah, dan Jumlah TPS. Data primer berupa hasil wawancara terstruktur dengan pelaku/pelaksana pembiayaan pemilu—dalam hal ini KPU. Penelitian ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi, dan terhadap model penentuan pembiayaan pemilu yang berkontribusi langsung pada disparitas harga pemilu per pemilih di dua even pemilu; pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilukada. Dugaan bahwa Jumlah DPT, luas wilayah, kemampuan daerah, dan model pemaketan/penghitungan unit cost, adalah penentu utama kemahalan harga pemilu per pemilih, ternyata hanya mitos, yang harus dibuktikan dan ditelaah lebih lanjut. Studi ini menemukan fator-faktor lain yang secara administratif berkontribusi terhadap disparitas harga pemilu per pemilih. rekomendasi dari studi ini adalah perbaikan terhadap model penentuan pembiayaan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yaitu, komprehensif, prediktabel, periodik, kontestabel, akuntabel, dan transparan.

Actions (login required)

View Item