Rizki Suripto, 071311333097 (2017) RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI KECAMATAN WIYUNG. Jurnal Politik Muda, 6 (3). pp. 194-200. ISSN 2302-8068

Text (FULL ARTICLE) Fis P 79-17 Sup r jURNAL.pdf Restricted to Registered users only until 18 December 2020. Download (448kB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Surabaya, maka pemerintah berkewajiban untuk menata pedagang kaki lima yang ada. Salah satu cara untuk menata pedagang kaki lima agar berjualan tidak mengganggu keamanyan, kenyamanan dan lingkungan adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang mengharuskan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran menyediakan ruang kosong untu pedagang kaki lima. Namun jalannya Perda tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan resistensi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Penelitian ini membahas upaya resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan dibantu oleh Organisasi Pemuda Pancasila. Studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Grindle. Data diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, dan warga sekitar Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung berjulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung melakukan resistensi karena masih belum disediakannya tempat relokasi yang layak dan menolak disebut menjadi penyebab banjir yang dituduhkan oleh Pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana gagalnya implementasi kebijakan dari pemerintah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan tentang upaya dan strategi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung bersama Organisasi Pemuda Pancasila dalam melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah

Actions (login required)

View Item