M. NOER FALAQ AL-AMIN, 071311333073 (2017) RELASI ANTAR AKTOR DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN (Studi Tentang Angkot Gratis Di Kota Mojokerto). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis P 80-17 Al-a r Abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis P 80-17 Al-a r Sec.pdf Restricted to Registered users only until 18 December 2020. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (FULL ARTICLE) Fis P 80-17 Al-a r Jurnal.pdf Download (557kB) | Preview

Abstract

Dalam proses perumusan kebijakan publik relasi yang terjadi antar aktor menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Dalam proses perumusan kebijakan angkutan gratis bagi pelajar di Kota Mojokerto, relasi yang terjadi diantara para aktor formal maupun aktor informal berlangsung dengan baik dimana para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan angkutan gratis dimana dalam relasi diantara para aktor mereka saling mendukung dalam kebijakan angkutan gratis ini. Relasi antara dinas perhubungan, DPRD dan sopir angkot juga saling mendukung dalam kebijakan angkutan gratis bagi pelajar ini walaupun DPRD masih memberikan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan ini. Adanya kebijakan angkutan gratis ini menjadi sebuah solusi untuk memberdayakan angkutan yang kini posisinya mulai terpinggirkan. Dinas perhubungan merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam kebijakan ini karena mereka dituntut untuk menerjemahkan visi-misi yang ingin mewujudkan kota Mojokerto sebagai kota pelayanan dengan mengadakan angkutan gratis bagi pelajar. Sementara sopir angkutan juga berkepentingan agar tetap medapat penghasilan. Adanya kebijakan angkutan gratis ini mendapat dukungan dari para aktor yang terlibat karena kebijakan ini dinilai memberdayakan para sopir angkutan yang kini eksistensinya mulai terpinggir sehingga pendapatan sopir angkutan menurun. Dinas perhubungan memiliki peran sentral dimana dinas perhubungan adalah pihak yang mengatur secara teknis pelaksanaan kebijakan angkutan gratis ini. sementara itu para sopir angkot hanya menjalankan saja kebijakan ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dinas perhubungan. Pada awalnya kebijakan yang dibuat dinas perhubungan adalah angkutan gratis malam hari karena setelah dievaluasi bersama DPRD dalam pelaksanaannya kebijakan amari tidak efektif sehingga DPRD mengusulkan agar kebijakan angkutan gratis dialihkan untuk digunakan sebagai angkutan gratis bagi para pelajar. Menarik untuk diteliti bagaiman relasi yang terjadi diantara para aktor dalam proses perumusan kebijakan angkutan gratis ini.

Actions (login required)

View Item