RINDRI ANDEWI GATI, 071514353001 (2017) KEEFEKTIFAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keefektifan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (abstrak)
abstrak.pdf Download (52kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (full text)
full text.pdf Restricted to Registered users only until 18 December 2020. Download (1MB) |
|
|
Text (jurnal)
JURNAL 071514353001.pdf Download (110kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, pelaksanaan, dan menganalisis keefektifan instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan publik, perizinan, dan keefektifan instrumen kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Analisis data menggunakan analisis data interaktif dimulai dengan pemisahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pelayanan perizinan di Kota Surabaya menggunakan tiga macam instrumen yaitu piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional. Instrumen piranti hukum dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 dan Nomor 22 Tahun 2016. Instrumen tatanan kelembagaan dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan kepada Dinas Pelayanan Modal dan PTSP. Instrumen mekanisme operasional dilakukan dengan melaksanakan perizinan PTSP melalui sistem Surabaya Single Window (SSW). Namun, ketiga instrumen tersebut masih belum efektif. Ini diketahui dari tiga kriteria yang dianalisis yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan. Dari ketiga kriteria tersebut, hanya satu kriteria saja yang sudah efektif yaitu integrasi dan konsisten terhadap peraturan lainnya. Sementara kedua kriteria lainnya yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai dan pelaksanaan pengawasan dinilai belum efektif
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TKP 17/17 Gat k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | keefektifan, instrumen kebijakan, pelayanan perizinan | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy | ||||||
| Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 18 Dec 2017 01:30 | ||||||
| Last Modified: | 18 Dec 2017 01:30 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68308 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |