PERAN AKTOR KEBIJAKAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN MULTIGRADE TEACHING DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI KABUPATEN BLITAR

CAHYADI WIDI WAHYONO, 071414353015 (2016) PERAN AKTOR KEBIJAKAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN MULTIGRADE TEACHING DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DI KABUPATEN BLITAR. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
TKP 01-17 Wah p Abstrak.pdf

Download (101kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
TKP 01-17 Wah p Sec.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan terletak pada distribusi guru. Dilema pengangkatan guru namun tidak menjamin pemerataan menjadi permasalahan tersendiri dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Di kabupaten Blitar terdapat kebijakan Multigrade Teaching sebagai solusi dari permasalahan pemerataan guru. Proses formulasinya memungkinkan terlibat banyak berbagai aktor sehingga mempengaruhi munculnya kebijakan susulan atas intervensi dan lobbying yang dilakukan oleh aktor kebijakan. Penelitian ini memiliki arti penting dalam mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan serta peranannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktor kebijakan dan menganalisis peran aktor dalam formulasi kebijakan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strategi penelitian ini menggunakan study kasus yang berfokus pada formulasi kebijakan Multigrade Teaching di kabupaten Blitar. Teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah Formulasi kebijakan, dan aktor kebijakan serta analisis peran kebijakan yang dipadukan dengan teori orientasi aktor dan lobbying dalam relasinya terhadap perumusan kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya dominasi aktor resmi dan peran yang cukup kuat dari salah satu aktor rekanan dimana pola relasinya terjalin dengan soft lobbying. Peran masing-masing aktor yang terlibat dapat diseimbangkan oleh aktor kunci. Meski pasca proses penetapan kebijakan lobbying atas alternatif kebijakan yang dulunya sudah diajukan dan mendapat penolakan kemudian mampu menjadi kebijakan susulan yang mengikuti setelahnya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK2 TKP.01/17 Wah p
Uncontrolled Keywords: Formulasi, Actor Kebijakan, Multigrate Teaching
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General) > H61-97 Policy sciences
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik
Creators:
CreatorsNIM
CAHYADI WIDI WAHYONO, 071414353015UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAntun Mardiyanta, Dr. ,Drs.,MAUNSPECIFIED
Thesis advisorErna Setijaningrum, S.IP., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Binkol2 2
Date Deposited: 19 Feb 2018 16:50
Last Modified: 19 Feb 2018 16:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68364
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item