M. HUSNI TAMRIN, 071414353008 (2016) INTERAKSI AKTOR KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH JEMBATAN SURAMADU DALAM PERSPEKTIF ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) (Studi Kasus Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) TKP 10-17 Tam i Abstrak.pdf Download (193kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TKP 10-17 Tam i Sec.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tentang interaksi aktor kebijakan yang terlibat dalam pengembangan wilayah jembatan suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya (KKJSS) serta mendeskripsikan faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan dalam pengembangan KKJSS dengan beberapa hal yang menjadi variabel serta indikator dalam Advocacy Coalition Framework (ACF). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Strategi studi kasus digunakan karena peneliti berusaha melakukan penelitian mendalam terhadap kasus yang diteliti dan mempunyai keunikan-keunikan yang dibatasi waktu, tempat, dan peristiwa tertentu dengan mengambil latar belakang pengelolaan KKJSS. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, interview, dan penelusuran dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan tiga langkah yaitu peringkasan data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa interaksi aktor yang terjadi dalam pengembangan KKJSS membentuk sebuah koalisi koalisi advokasi tiap aktor dalam mempertahankan dan mengakomodir kepentingannya, Pemkot Surabaya sebagai aktor kebijakan berupaya untuk berbagi core belief / keyakinan inti kebijakan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa pengelolaan KKJSS masih bisa dan mampu ditangani sendiri oleh Pemkot Surabaya tanpa kehadiran BPWS. Lain halnya dengan koalisi yang terbentuk di pihak BPWS, BPWS berkoalisi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hanya sebatas wakil pemerintah pusat di daerah dan juga menjadi salah satu Dewan Pengarah BPWS sehingga koalisi tersebut tidak bisa terbentuk secara maksimal. Adapun faktor yang paling menonjol berpengaruh pada perubahan kebijakan adalah peruntukan ekonomi kewilayahan KKJSS yang memiliki daya dukung terhadap peningkatan dan perkembangan ekonomi kewilayahan Jawa Timur . Maka dibutuhkan model kebijakan deliberatif yang menekankan kerjasama antar daerah, juga dibutuhkan Peraturan Presiden sebagai perubahan atas Perpres 27 tahun 2008 tentang BPWS serta dibutuhkan pula Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi Pemerintah daerah di sekitar wilayah pengembangan jika hal yang terjadi pada kota Surabaya terjadi pada pemerintah daerah yang lain karena pada suatu saat pembangunan jembatan baru seperti Jembatan Suramadu akan dilaksanakan sebagai konsekuensi jembatan penghubung antar pulau di Indonesia.

Actions (login required)

View Item