IVENA TANDIYONO, 031411131043 (2018) FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PROSES PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PASCA BERLAKUNYA PP NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 16 January 2021. Download (1MB)

Abstract

Pada bulan Oktober 2015, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang cukup mengguncang pekerja dan serikat pekerja. PP Nomor 78 tahun 2015 dinilai bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003. Sebelumnya, peran serikat pekerja yang duduk di Dewan Pengupahan sangatlah sentral. Gubernur dalam menetapkan upah minimum memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan dan rekomendasi bupati/walikota. Rekomendasi bupati/walikota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Serikat pekerja yang duduk di Dewan Pengupahan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama 1 tahun sekali. Namun dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 tahun 2015, porsi fungsi dan peran serikat pekerja menjadi sangat berkurang. Proses penetapan upah minimum menggunakan formula. Serikat pekerja yang duduk di Dewan Pengupahan tidak lagi melakukan survey KHL selama 1 tahun sekali, melainkan selama 5 tahun sekali, dan pemerintah dalam menetapkan upah minimum langsung menggunakan rumusan. Dengan adanya formula ini, maka mengurangi fungsi serikat pekerja yang duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Actions (login required)

View Item