YUSRIN SHAFIRA, 031411133040 (2018) SANKSI TERHADAP PENGUSAHA YANG MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA DISABILITAS AKIBAT KECELAKAAN KERJA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2021. Download (850kB)

Abstract

Pada dasarnya, para pekerja/buruh patut untuk menerima hak-haknya secara utuh, tanpa terpengaruh atas keadaan apapun mengenai dirinya. Salah satu hak tersebut dapat berupa perlakuan secara adil yang sepatutnya didapatkan oleh semua pekerja tanpa terkecuali. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Selain ketentuan pada peraturan tersebut, hal-hal mengenai diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan diatur pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah legalitas tindakan pengusaha yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja disabilitas dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menjelaskan dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang memiliki konsep yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja yang diperlakukan diskriminasi. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait, pengusaha/pemberi kerja tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dikatakan sebagai diskriminasi, yang didefinisikan sebagai setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak seseorang. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul perselisihan hubungan industrial berdasarkan pada Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah dengan non litigasi maupun litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Actions (login required)

View Item