SWASTIKA PRIMA YUNITA, 031411131031 (2018) POTENSI KEPAILITAN TERHADAP BADAN HUKUM PUBLIK PEMERINTAH KOTA ATAS UTANG KEPADA PIHAK SWASTA YANG TIDAK TERBAYAR. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (682kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 8 February 2021. Download (3MB)

Abstract

Pemerintah Kota merupakan salah satu dari Badan Hukum Publik. Dalam menjalankan masa pemerintahannya, Pemerintah Kota memerlukan jasa dari pihak swasta yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota itu sendiri. Maka terjadilah hubungan kontrak antara Pemerintah Kota dan pihak swasta. Pemerintah kota yang merupakan badan hukum publik tidak dapat dimungkinkan terjadi kesulitan keuangan. Berdasarkan dari asas Solvabilitas Negara, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Kota dalam hal keuangan untuk melunasi utang-utang jangka pendeng maupun utang-utang jangka panjang yang dimiliki pemerintah kota tersebut. Dalam hal terjadinya cidera janji yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota terhadap pihak swasta, dapat dilakukannya dua upaya hukum yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non litigasi dapat ditempuh melalui arbitrase, yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat klausul perjanjian arbitrase di dalam kontrak yang terkait. Secara litigasi dapat ditempuh dengan cara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi didasari oleh hubungan klausul antara pihak yang bersengketa, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasari untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain atas perbuatan tersebut.

Actions (login required)

View Item