KETERANGAN KORPORASI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN Repository

KETERANGAN KORPORASI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN

SUFENIA TIRTA PRABAWATI, 031411131176 (2018) KETERANGAN KORPORASI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak-min.pdf
Download (40kB) | Preview

Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 9 February 2021.
Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana atau kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan bisnis yang dalam era modern merupakan kejahatan yang struktural. Dalam perkembangan hukum di Indonesia selain orang perorangan atau dalam bahasa belanda dikenal dengan naturlijkpersoon, korporasi juga dapat dijadikan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya berbentuk badan hukum melainkan juga termasuk korporasi dengan bentuk bukan badan hukum. Mustahil untuk dapat menghadirkan diri korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan. Timbul permasalahan ketika siapa yang berhak duduk mewakili korporasi untuk memberikan keterangan korporasi dalam persidangan mengingat Keterangan Korporasi diakui sebagai alat bukti sah dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Hasil dari penenlitian ini dapat diketahui bahwa Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 apabila digolongkan dalam alat bukti sesuai 184 KUHAP, Keterangan Korporasi termasuk dalam kategori keterangan terdakwa, keterangan saksi dan petunjuk yang sistem pembuktiannya berdasarkan KUHAP. Kriteria keterangan korporasi membahas perihal orang perorangan atau naturlijk person yang berhak mewakili korporasi dalam menyampaikan Keterangan Korporasi yaitu pengurus korporasi sesuai dengan rumusan dalam ketentuan umum PERMA 13 Tahun 2016 dan PERJA 28 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan terkait yang disesuaikan dengan bentuk korporasi.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK FH 61/18 Pra k

Uncontrolled Keywords:

Pengurus, Alat Bukti, Keterangan Korporasi

Subjects:

K Law

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators: