Daniel Roring, SH, 031424153001 (2018) Kedudukan Hukum Dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengguna Virtual Office. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (75kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2021. Download (880kB)

Abstract

Salah satu penyedia jasa di internet yang saat ini sedang berkembang pesat adalah Virtual Office.Virtual Office atau biasa juga disebut Kantor Virtual, yang merupakan sebuah bentuk penyediaan jasa sewa “kantor‟ di internet. Para pengusaha yang ingin mendirikan sebuah perusahaan dan terkendala dari sulitnya menyediakan lokasi yang strategis untuk kantor akan mencari cara yang sangat singkat agar dapat mempunyai sebuah kantor dengan lokasi yang sangat strategis disamping itu harga sewa properti yang semakin naik, khususnya lokasi untuk kantor menjadi salah satu faktor makin berkembangnya jasa Virtual Office. Penyedia jasa Virtual Office ini menjawab semua kebutuhan para pengusaha dalam penentuan lokasi kantor untuk perusahaannya. Permasalahan muncul ketika pengusaha telah memiliki telah memiliki omzet mencapai Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)/tahun.sehingga perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mengingat untuk melakukan pengukuhan sebagai PKP, pihak Dirjen Pajak akan melakukan verifikasi persyaratan subjektif dan objektif dengan cara pengujian atas kebenaran status Pengusaha, kebenaran alamat Pengusaha, dan kebenaran keberadaan Pengusaha yang bersangkutan di alamat usaha. Berdasarkan dari uraian diatas Penulis merumuskan pokok permasalahan yang diangkan dalam penelitian ini adalah (1.) Apakah Virtual Office dapat dijadikan dasar verifikasi dalam pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan (2.) Apakah kewajiban hukum bagi Pengusaha Pengguna Virtual Office dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam rangka menjawab pokok permasalahan tersebut maka diakukan dengan menggunakan Studi Pustaka mengingat penilitian ini bersifat deskriptif serta digunakan teknik pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil Penilitian, Bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP, Virtual Office tidak dapat digunakan sebagai dasar verifikasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh karena Subjek Pajak tidak melaksanakan kegiatan usahanya di tempat tersebut. Kewajiban hukum bagi Pengusaha Pengguna Virtual Office dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah memberikan alamat tempat kegiatan usaha sebenarnya oleh karena terdapat resiko Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh pihak Direktorat jenderal Pajak karena bila berdasarkan Konfirmasi Lapangan, diketahui alamat lokasi usaha Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dianggap terbukti tidak benar.

Actions (login required)

View Item