Laurent EnricoAditya Wahyu Saputra,S.H, 031414153015 (2018) KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PASCA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.compressed.pdf Download (95kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2021. Download (2MB)

Abstract

Tesis ini berjudul tentang “Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang-undang no. 40 Tahun 2014”. Penelitian ini membahasa tentang Perubahan kewenangan dari kementerian keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum Kepailitan perusahaan asuransi. Dalam hal ini termasuk Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi mutlak diperlukan apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para tertanggung untuk mendapatkan hak-haknya dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terkait dengan norma hukum tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung berupa penunjukan kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta penentuan kedudukan hukum tertanggung pemegang polis berdasarkan sifat piutang masing-masing, menjadi kreditur preferen, kreditur konkuren, maupun kreditur separatis

Actions (login required)

View Item