CHARIS TANTIA FIRISMANDA, S.H., 031524253020 (2018) KETERLIBATAN NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (139kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2021. Download (2MB)

Abstract

Tesis ini berjudul Keterlibatan Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelanggaran Pemungutan Pajak Yang Berimplikasi Tindak Pidana. Tipe Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan aturan – aturan hukum yang mengatur permasalahan mengenai keterlibatan notaris dalam pelanggaran hukum pajak yang mengarah kepada tindak pidana. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang digunakan berkaitan dengan pelanggaran pemungutan pajak oleh notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang bisa termasuk tindak pidana dan Conceptual Approach yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku, literatur, artikel dan karya ilmiah yang terkait dengan pokok permasalahan tesis ini. Latar belakang dari penulisan tesis ini mengenai permasalahan bagi notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang terlibat dalam pengurusan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, karena disatu sisi pada dasarnya pembayaran pajak BPHTB merupakan kewajiban dari wajib pajak, tetapi disisi lain wajib pajak sering melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan pengurusan dan pembayaran pajaknya. Keterlibatan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pemungutan pajak BPHTB memiliki konsekuensi besar untuk terlibat dalam suatu tindak pidana dibidang perpajakan bahkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu : (a) apa karakteristik pelanggar hukum pajak yang berimplikasi tindak pidana (b) apakah keterlibatan notaris selaku pejabat pembuat akta tanah sebagai wajib pungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item