JEFRI IKHWAN MA’ARIF, S.H., 031314253057 (2018) UANG PEMASUKAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN YANG TIDAK DIATUR DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (36kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 February 2021. Download (1MB)

Abstract

Bahwa dasar dari pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan diatur dalam Perjanjian Penggunaan Tanah, antara pemegang hak pengelolaan dan pihak yang akan menggunakan lahan dalam bentuk Hak Guna Bangunan. Dimana dalam Perjanjian Penggunaan Tanah yang dibuat dengan berdasarkan kepada ketentuan dalam burgerlijk wetboek voor Indonesie, harusnya sudah mengatur tentang bagaimana apabila Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan tersebut akan berakhir jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043), termasuk didalamnya mengatur tentang uang pemasukan atau ganti rugi dari pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan kepada pemegang Hak Pengelolaan, namun apabila tidak diatur maka harus diperoleh kesepakatan antara kedua pihak. Keputusan yang dibuat oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang Hak Pengelolaan bukan merupakan putusan pejabat tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079).

Actions (login required)

View Item