EL LOLA PRAKASA, 031524253018 (2018) PERALIHAN HAK GARAP DI ATAS TANAH NEGARA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 PK/Pdt/2014). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (741kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 22 February 2021. Download (3MB)

Abstract

Hak garap bukan merupakan salah satu hak yang di atur di dalam UUPA. Maka dari itu, peralihannya pun berbeda dengan peralihan hak atas tanah pada umumnya yang diatur di dalam UUPA. Perihal keabsahan peralihan hak garap, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa peralihan hak garap atas tanah negara dinyatakan sah. Di sisi lain, keabsahan peralihan hak garap seringkali dilupakan oleh pemegang hak garap itu sendiri maupun hakim yang menangani persoalan hak garap. Padahal persoalan keabsahan merupakan persoalan yang sangat penting karena jika tidak memenuhi keabsahan, tentu saja menimbulkan akibat hukum tersendiri. Peralihan hak garap atas tanah negara yang sah harus memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Peralihan hak garap yang tidak memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi menimbulkan akibat hukum yaitu cacat yuridis yang berujung kepada pembatalan

Actions (login required)

View Item