Mariam Rista Aulia Nurrahma, 071411133012 (2017) KETERBUKAAN DATA PEMBANGUNAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF OPEN GOVERNMENT DATA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_Fis.AN.19 18 Nur k.pdf Download (69kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_Fis.AN.19 18 Nur k.pdf Restricted to Registered users only until 22 February 2021. Download (1MB) | Request a copy |
||
|
Text (JURNAL)
JURNAL_Fis.AN.19 18 Nur k.pdf Download (316kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif keterbukaan data pemerintah serta apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan keterbukaan data pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan dengan purposive yang mana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang pengelolaan data badan/dinas terkait pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara secara mendalam dengan delapan informan berlatar belakang pada instansi yang berbeda-beda, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya tersebut belum optimal. Data yang dibutuhkan terkait pembangunan kesehatan Kota Surabaya tidak dipublikasikan secara keseluruhan sedangkan data yang telah dipublikasikanpun tidak memiliki tingkat kerincian yang tinggi, tidak diperbaharui secara tepat waktu, dan tidak dipublikasikan dalam format terbuka meskipun memiliki kemudahan dalam mengkases kapanpun dan oleh siapapun karena data tersebut tidak memiliki hak cipta dari badan/dinas terkait. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dalam menerapkan keterbukaan data pemerintah seperti terdapatnya sikap ego sektoral antar badan/dinas, kekhawatiran pemerintah terhadap respon masyarakat dalam menghadapi data pemerintah dan belum dimilikinya tenaga ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengelola data yang dimiliki masing-masing instansi. Oleh karena itu, peneliti memberi saran agar Pemerintah Kota Surabaya dapat membuat satu portal data pemerintah, menanamkan mindset organisasi untuk tetap melakukan yang terbaik, dan Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada minimal dua pegawai terkait bidang TIK yang khusus bertugas untuk melakukan pengelolaan data.
Actions (login required)
View Item |