REGY TRIHARDIANTO, S.H., 031614153002 (2018) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP HAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (151kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 23 February 2021. Download (2MB)

Abstract

Penyandang Disabilitas selama ini mengalami diskriminasi yang berakibat pada belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Bentuk dari Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan ini adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu subjek hukum yang ada dalam ketentuan pidana di undangundang ini adalah korporasi, baik itu korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Hak Di Bidang Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas”. Ada 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : (1) Perbuatan korporasi yang berimplikasi tindak pidana terkait dengan hak di bidang ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas; dan (2) Pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait pelanggaran hak di bidang ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundangundangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan korporasi yang berimplikasi tindak pidana dalam undang-undang ini adalah perbuatan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi atau kebijakan dari korporasi yang dapat dikatakan menghalang-halangi atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya sesuai yang tercantum di dalam undang-undang, di dalam undang-undang ini perbuatan pengurus di sama kan dengan perbuatan dari korporasi itu sendiri dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang digunakan di dalam undang-undang ini adalah menggunakan konsep korporasi sebagai pembuat tetapi pengurus yang bertanggungjawab, dalam artian tindak pidana menurut undang-undang ini di langgar oleh korporasi, maka pengurus korporasi yang akan bertanggungjawab, konsep ini juga digunakan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Actions (login required)

View Item