LILIS PURWANTY, 040217515 (2006) EVALUASI KESESUAIAN APBD KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2005 DENGAN KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 YANG MENGATUR ANGGARAN DENGAN PENDEKATAN KINERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-purwantyli-2807-a221_06-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7052a.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Selama ini sistem anggaran yang berlaku pada pemerintah daerah di Indonesia adalah sistem anggaran tradisional, tetapi setelah sekian puluh tahun pengimplementasiannya• terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan di daerah kurang dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat mendorong dilakukannya reformasi di bidang keuangan daerah. Hal ini dimulai dengan diberlakukannya aturan perundangan yang baru yang meliputi : Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Undang-undang No. 25 Tahun 1999, dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Dengan berlakunya tata peraturan perundangan yang baru ini maka sistem anggaran yang semula memakai sistem anggaran tradisional berubah menjadi sistem anggaran dengan pendekatan kinerja dengan konsep otonomi daerah yang baru. Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui siklus anggaran yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan kinerja, apakah sudah didasarkan pada Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses tersebut. Penulis mengambil kasus pada Pemerintah Kota Madiun untuk tahun anggaran 2005. Meskipun pemerintah kota Madiun sendiri sudah dua tahun yang lalu menggunakan sistem ini tetapi ternyata masih ada kendala yang harus dihadapi, antara lain adanya tata peraturan yang baru yang tidak berkesinambungan dengan peraturan yang lama. Sistem anggaran dengan pendekatan kinerja sebenarnya jauh lebih baik jika dibandingkan sistem anggaran tradisional. Sistem ini lebih menitikberatkan output, lebih otonomi, lebih baik pengendaliannya, dan lebih transparan. Tetapi karena sistem ini relatif barn maka dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi kekurangan-kekurangan dan kendala sehingga belum sepenuhnya rnenerapkan sistem anggaran dengan pendekatan kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

Actions (login required)

View Item