ADAM DEWANGGA MENGGOLO, 151410713069 (2017) MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT X SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (KLIEN KKP BUDI TJIPTONO & REKAN). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (26kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FV P 05-18 Men m.pdf Restricted to Registered users only until 19 March 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. PT X selaku pemotong PPh Pasal 21 sudah teliti dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 sehingga tidak terjadi kesalahan hitung untuk PPh Pasal 21 atas THR. 2. PT X selaku pelapor belum bisa atau tidak dianjurkan melapaorkan menggunakan sistem e-SPT karena pegawai yang berstatus diatas PTKP tidak lebih dari 20 orang. 3. PT X telah memanfaatkan dan menerapkan peraturan terbaru dari Direktorat Jendral Pajak yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016. 4. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT X untuk masa pajak tidak pernah mengalami keterlambatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan. 3.2 Saran. Saran untuk PT X adalah sebagai berikut: 1. Agar

Actions (login required)

View Item