HELMI, 031170136 (2018) NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA MENDATANG SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PENGEMBALIAN ASET. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (83kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 20 March 2021. Download (1MB)

Abstract

Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2). Pendekatan konsep (consep approach); dan (3). Pendekatan perbandingan ( comparative approach). Simpulan penelitian : (1). Dasar filosofis Non Conviction Based Asset Forfeiture tidak dapat dipisahkan dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”, yang merupakan tanggungjawab (kewajiban) negara untuk mewujudkannya dan pada sisi lain merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan dan menikmatinya kemakmuran. (2). Pengaturan Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat urgen mengingat instrumen hukum yang berlaku sekarang jangkuannya sangat terbatas, tidak efektif dan efisien. Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur tentang beban pembuktian “ballanced of probability principle” yang tertuju kepada pihak ketiga yang merasa berhak atas aset yang diajukan permohonan perampasan oleh Jaksa, sehingga pihak ketiga itulah yang harus membuktikan bahwa aset tersebut, bukan hasil Tindak Pidana Korupsi, yang mana tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ICCPR. Sebagai alternatif upaya pengambalian aset hasil tindak pidana korupsi, kiranya perlu diterapkan perampasan aset Non Conviction Based untuk mengantisipasi peradilan pidana tidak dapat dilaksanakan pada keadaan-keadaan tertentu. Pengaturan Non Conviction Based Asset Forfeiture perlu secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi di masa yang akan datang (ius constituendum) sehingga terintegrasi dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi

Actions (login required)

View Item