REZA OKTAVIAN, 031324153072 (2017) PERTIMBANGAN DKPP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK (STUDI KASUS PUTUSAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPUD KABUPATEN MUSI BANYUASIN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) TH. 24-18 Okt p Abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
	Text (Fulltext) TH. 24-18 Okt p.pdf Restricted to Registered users only until 25 April 2021. Download (400kB) | Request a copy

Abstract

pemerintahan. Jika ada kasus atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberi wewenang untuk menyelesaikan hal tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini, posisi kasus Fatmawati, SE, yang memeroleh suara terbanyak dalam pemilu dan berhak sebagai wakil rakyat, namun dibatalkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga DKPP turun tangan. Fatmawati, SE (Pengadu) adalah Caleg DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin nomor urut 6 (enam), berdasarkan SK KPU Kabupaten Musi Banyuasin No. 35/KPTS/KPU-Kab/006.435410/2013. Berdasarkan pleno rekapitulasi tanggal 20 April 2014 ditetapkan beberapa Caleg terpilih, dan salah satunya Fatmawati, SE dengan perolehan suara terbanyak Dapil Musi Banyuasin II. Namun KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan secara sepihak Bahrul, SH sebagai Caleg terpilih dari Partai Golkar Dapil Musi Banyuasin II menggantikan Fatmawati, SE pada tanggal 12 Mei 2014. Pada pleno tersebut Panwaslu Musi Banyuasin telah menyatakan keberatannya, karena tidak sesuai sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014. KPU Musi Banyuasin menyatakan Bahrul, SH sebagai calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak menggantikan Fatmawati, SE, padahal perolehan suara Bahrul, SH berada di bawah Fatmawati, SE. Atas kasus tersebut Fatmawati mengadukan Rustam Effendy, SE, MM (teradu I selaku ketua KUPU Kabupaten Musi Banyuasin), Lukman, BPA (Teradu II/ Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Tarmizi, S.Pd (Teradu III/ Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin), Sigit Purnomo , SH (Teradu IV/ Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin) dan Miftaqul Jannah, S.E (teradu V/ Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin) dalam perkara tersebut kemudian DKPP memutuskan perkara tersebut yang terangkum dalam putusan DKPP Nomor 199/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 200/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 10 September 2014. Keputusan DKPP yang bersifat mengikat ini memberhentikan para teradu dari kedudukannya sebagai komisioner penyelenggara pemilu. Dari uraian panjang dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil dari Pemilihan Umum ini menunjukkan martabat bangsa dalam kehidupan bernegara sehingga kualitasnya harus diperhatikan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan satu-satunya badan yang diharapkan dapat menjaga martabat dan kualitas dari Pemilihan Umum itu sendiri melalui kewenangannya untuk menegakkan kode etik dari penyelenggara pemilihan umum, dan penelitian ini menunjukkan bahwa DKPP dapat bekerja menjaga marwah demokrasi dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan konstitusional atau penelitian hukum (legal research) untuk memastikan sebuah tindakan itu melanggar hukum atau tidak.

Actions (login required)

View Item