YUYUN HARBIS STUDYAWATI, 040338351 (2008) EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-studyawati-8760-a215_08.pdf Download (148kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7222a.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Munculnya berbagai peraturan baru dalam bidang pemerintah daerah membuat pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten harus segera bisa menerapkannya. Namun, hal ini tidaklah mudah. Contohnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang hingga tahun anggaran 2006 masih menerapkan sistem akuntansi berdasarkan Kepmendagri 29/2002. Penerapan sistem ini harus dievaluasi secara periodik. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi sistem akuntansi menurut Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dalam penerapan sistem akuntansinya ini Pemerintah Kabupaten Sidoar o memiliki SPI yang masih lemah dalam beberapa bagian. Salah satunya disebabkan oleh belum ditetapkannya standard operating procedure tentang sistem dan prosedur akuntansi yang diatur ke dalam Persh Selain itu, adanya interpretasi berbeda dalam hal teknis membuat pelaksanaan sistem akuntansi antar pemerintah daerah jadi tak seragam. Terutama kini pemda lebih berfungsi sebagai konsolidator dalam penyusunan lapomn keuangan dengan munculnya tanggungjawab sebagai entitas pelaporan (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD) dan entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD). Berbagai dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntansi mulai input, proses hingga output pun dinilai belum menyajikan informasi secara lengkap. Semua ini karena basis Kepmendagri No 29 tahun 2002 belum menjelaskan secara detail tehnik pelaksanaan di lapangan hingga ke dokumen sumber pemerintah daerah. Sedangkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 telah mengatur secam detail hingga pada contoh dokumen yang dibutuhkan oleh satuan kerja (sacker). Tujuan dari dilakukannya evaluasi sistem akuntansi menurut SPI adalah untuk menjaga kekayaan daerah dan kecurangan maupun kelalaian. Penilaian atas unsur-unsur SPI ini juga berguna bagi proses audit oleh pihak ekstern, dalam hal ini adalah BPK. Semakin memadai SPI pemerintah daerah, maka semakin mullah pula pihak pemda memperoleh unqualified opinion dalam laporan audit mereka.

Actions (login required)

View Item