SEFIRA DEWI PERMATASARI, 031411133006 (2018) PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA PEMBUKA BLOKIR PADA ONLINE DATING SERVICES YANG TERINDIKASI PROSTITUSI ONLINE. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FH.139 18 Per p.pdf Download (163kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FH.139 18 Per p.pdf Restricted to Registered users only until 29 June 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan interconnection-networking atau internet sudah menjadi bagian penting dan memudahkan kehidupan manusia. Hal ini termasuk dengan penggunaan Online Dating Services yang keberadaanya disalahgunakan pada aktifitas yang terindikasi prostitusi online. Dengan adanya indikasi tersebut pada beberapa situs maupun aplikasi kencan online, Pemerintah Indonesia melakukan pemblokiran sebagai bentuk pencegahan akibat dari adanya dampak dari keberadaan online dating services yang terindikasi prostitusi online. Tetapi adanya pemblokiran tersebut membuat para pengguna menggunakan Virtual Private Network (VPN), yang mana layanan ini adalah layanan yang menawarkan kerahasiaan data pengguna dan memudahkan dalam menembus akses blokir. Dengan demikian keberadaan VPN dirasa memudahkan akses online dating services yang terindikasi dengan prostitusi online. Selain itu, beberapa penyedia layanan VPN tidak memberikan larangan dan batasan maupun hak dan kewajiban pada Terms of Services (ToS) di layanannya, yang mana layanannya memiliki risiko dapat memudahkan praktik prostitusi online melalui menembus pemblokiran. Adanya pembiaran dan tidak adanya langkah pencegahan yang diberikan oleh penyedia sebagai penyedia jasa tentang larangan dan batasan pada layanannya dapat dikenai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain itu, penyedia jasa atas layanannya akan bertanngung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Actions (login required)

View Item