ARIVAN HALIM, 031614253018 (2018) TANGGUNG GUGAT PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TMK.87 18 Hal t.pdf Download (180kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TMK.87 18 Hal t.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Tanggung Gugat Pengembang (Developer) yang Dinyatakan Pailit Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Sistem Pre Project Selling”. Dengan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1). Keabsahan Mekanisme Pre Project Selling dalam Penjualan Perumahan oleh Pengembang (Developer) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, (2). Tanggung Gugat Pengembang (Developer) yang Dinyatakan Pailit Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Burgelijk Wetboek, dan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli, namun Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah mengatur mengenai pedoman-pedoman dapat dilakukannya pembuatan perjanjian pengikatan jual beli rumah. Unsur esensialianya tanggung gugat pengembang perumahan yang dinyatakan pailit, yaitu memberikan ganti rugi. Pemberian ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk melindungi hak-hak konsumen properti. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana termaktub dalam Pasal 150 jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta perlindungan hukum represif sebagaimana termaktub dalam Pasal 36 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item