KARTIKA INDAH SIAHAAN, 031524253019 (2018) SENGKETA TANAH GARAPAN ANTARA KANTOR PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN MASYARAKAT KAMPUNG JONGA TANJUNG BUNGA KOTA MAKASSAR (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.MKS). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TMK.89 18 Sia s.pdf Download (42kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TMK.89 18 Sia s.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah garapan merupakan bagian tanah Negara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Tanah garapan tidak dilekati dengan suatu hak, akibatnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang menguasainya dengan dasar bahwa tanah tersebut memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Kasus pada tanah garapan yang terjadi di Kota Makassar akibat dilekatkan suatu hak katas tanah ydia atas tanah garapan yang dasar perolehannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Paal 17 Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akibat dari ketidaksesuaian tersebut hak atas tanah tersebut dilakukan pencabutan serta pembatalan dengan dasar pelanggaran asa umum pemerintahan yang baik dan adanya cacat prosedur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tesis ini berisi analisis putusan hukum yang menjelaskan lebih anjut mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu Keabsahan pemberian tanah garapan dan akibat houum sengketa tanah garapan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/PTUN.MKS. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum sengketa tanah garapan yang terjadi di Kota Makassar. Dalam proses pemberian tanah garapan dan pendaftaran hak atas tanah yang tidak memenuhi asas good governance.

Actions (login required)

View Item