ATRIANA AMBARITA, 031411131013 (2018) KEWENANGAN DAN MEKANISME PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (36kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH 148-18 Amb k.pdf Restricted to Registered users only until 27 September 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kewenangan melakukan audit adalah BPK sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang BPK. Kedudukan BPK merupakan Badan Pemeriksa yang tertinggi dalam hal keuangan Negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Tetapi pada kenyataannya Jaksa melakukan kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi, melebihi kewenangannya. Jaksa juga melakukan kewenangan melakukan audit kerugian negara, hal tersebut melebihi kewenangan Jaksa, dan mengambil alih kewenangan BPK. kondisi ini mengakibatkan timbulnya kerancuan siapakah yang sebenarnya berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara, karena ada banyak Undang-undang yang mengatur tentang kerugian keuangan Negara.

Actions (login required)

View Item