Mohammad iqbal jamilurir rachman, 031411131181 (2018) Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga Terkait dalam Penanganan Pengungsi. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text (abstrak)
abstrak.pdf Download (20kB) | Preview |
|
Text (full text)
full text.pdf Restricted to Registered users only until 28 September 2021. Download (2MB) |
Abstract
Permasalahan pengungsi mulai muncul pada saat Perang Dunia I terjadi. Pengungsi merupakan salah satu akibat dari bentuk pelanggaran terhadap nilainilai dasar kemanusiaan. Di tataran internasional, instrument yang mengatur mengenai pengungsi adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dalam penanganan permasalahan pengungsi, PBB membentuk suatu organisasi internasional yang khusus berfokus dalam hal tersebut yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Organisasi internasional ini nantinya menerapkan unsur-unsur pengungsi yang ada di Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dalam penentuan status pengungsi yang dimohonkan. Selain istrumen internasional, terdapat beberapa instrument regional yang menjadi acuan penentuan status pengungsi karena sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di kawasan. Penentuan atau penetapan tersebut juga dapat dilakukan oleh negara yang menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Di tataran nasional Indonesia, penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Terkait penentuan atau penetapan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Ada lembaga lain yang turut andil dalam penanganan pengungsi di wilayah Indonesia selain UNHCR, yaitu International Organization for Migration (IOM) dan International Committee of Red Cross (ICRC). Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dan berlangsung hingga sekarang. Namun kerjasama-kerjasama tersebut memerlukan peningkatan dikarenakan beberapa permasalahan muncul dalam proses penanganan pengungsi. Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan solusi permanen terhadap permasalahan pengungsi dapat segera dirumuskan dan diterapkan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK FH 161/18 Rac k | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Refugees, 1951 Geneva Conventions, Cooperation, Institutions | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Sep 2018 14:20 | ||||||
Last Modified: | 28 Sep 2018 14:20 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74150 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |