MUHAMMAD GAIDY WIRATAMA, 031411133054 (2018) PERLINDUNGAN KONSUMEN PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA OLEH BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (506kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 28 September 2021. Download (1MB)

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia saat ini wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wajibnya Tenaga Kerja Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tentunya memiliki hak-hak sebagai konsumen yang harus dilindungi. sebagai konsumen memiliki Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain itu konsumen pula dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha apabila hak-hak sebagai konsumen tidak terpenuhi. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa konsumen dapat melalui dua cara. Cara yang pertama melalui pengadilan dan yang kedua melalui sukarela para pihak yang bersengketa Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui pilihan sukarela para pihak yang berperkara disini yang dimaksud adalah para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan diluar BPSK dengan cara damai

Actions (login required)

View Item