SALMA ZAVIRA, 031411133021 (2018) ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BRAND AMBASSADOR KLINIK LARISSA AESTETIC CENTER. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK .pdf Download (99kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH 180-18 Zav a.pdf Restricted to Registered users only until 1 October 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Klinik kecantikan dalam melakukan usahanya perlu melakukan pemasaran dengan cara publikasi dan promosi. Untuk mempromosikan sebuah merk dalam bentuk produk atau jasa, perusahaan perlu mengunakan Brand Ambasador. Oleh sebab itu Larissa Aestetic Center menggunakan Sahabat Larissa sebagai Brand Ambasador. Demi kepastian dan keadilan mengenai hak dan kewajiban maka dibuatkan hubungan hukum kontraktual secara proposional antara para pihak, akan tetapi dalam praktiknya tidak sama seperti yang tertera dalam perjanjan. Terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Implementasi asas proporsionalitas dalam klausul hak dan kewajiban para pihak dan bentuk upaya hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama Sahabat Larissa Aestetic Center. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang menjadi objek pembahasan. Pendekatan perundang-undangan, (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dimensi kontrak komersial justru lebih menekankan pada proposionalitas pertukaran hak dan kewajiban di antara pihak dalam hal ini pihak. dalam perjanjian ini termasuk jenis Adhesi Kontrak, Namun dalam masa pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat beberapa kekurangan yang terjadi. Dalam kontrak ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dan ada pihak yang dirugikan maka dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pihak yang dirugikan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi sengketa yakni dengan melakukan musyawarah (negosiasi). Apabila tidak terjadi kesepakatan oleh para pihak, maka dapat dilakukan gugatan ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item