GRATIA CLARA LENO HADJON, 031411131154 (2018) TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (30kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 1 October 2021. Download (950kB)

Abstract

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa Konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa Konstruksi maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkaitt tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Kontruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap bidang pengadaan barang/jasa konstruksi pasca Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Untuk mengetahu bagaimana implementasi peneraan hukum pidana korupsi di bidang barang/jasa konstruksi pada putusan nomor 94/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT PUSAT Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan saat ini orang sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan. Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara

Actions (login required)

View Item