ANI PURWATI (2015) Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Benefit Principle. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1.HALAMAN JDUL.pdf Download (191kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (296kB)
	Text (BAB 2) 4.BAB II FILOSOFI PENGATURAN DIVERSI ANAKBERKONFLIK DENGAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III BENEFIT PRINCIPLE SEBAGAI PERTIMBANGAN DIVERSI DALAMSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV IMPLEMENTASI DIVERSI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUMDALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (713kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 7. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (43kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (141kB)

Abstract

Judul disertasi ini adalah Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Prespektif Benefit Principle, yang dilakukan melalui penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan (case approach). Fokus permasalahannya adalah (1) filosofi pengaturan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, (2) benefit principle sebagai pertimbangan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dam (3) implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum.Berdasarkan pembahasan filosofi pengaturan disversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditemukan bahwa pendekatan keadilan restorative yang menggunakan sarana diversi yang menjadi landasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan nilai filosofis, politik, kultural, aspek normative Undang-Undang Perlindungan Anak dan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan benefit principle sebagai pertimbangan diimplementasikannya diversi melalui analisis ekonomis hukum perlu dijadikan dasar pertimbangan secara proposional sebagaimana juga dilakukan di Australia (Family Group Coference), Jepang (Pengadilan Keluarga), dan Cina (Victim Offender Reconcilitation), dalam setiap tahapan penanganan perkara anak, baik didalam maupun diluar sistem peradilan pidana anak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item