PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM SETELAH BERAKHIRNYA PENGAMPUNAN PAJAK

AISYAH NIKITA PERMATA PUTRI, SH, 031524253057 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM SETELAH BERAKHIRNYA PENGAMPUNAN PAJAK. Thesis thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (23kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 8 October 2021.

Download (1MB)

Abstract

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang memberlakukan kebijakan Pengampunan Pajak selama 9 bulan. Pengampunan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berakhirnya Pengampunan Pajak dilanjutkan dengan Penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan Self Assessment System namun dalam penegakan hukum setelah berakhirnya pengampunan pajak digunakan Official Assessment System. Dalam penegakan hukum setelah berakhirnya pengampunan pajak, pemerintah juga memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan membebaskan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK 131/18 Put p
Uncontrolled Keywords: Tax Amnesty, Tax Collection System, Administration Charge
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
AISYAH NIKITA PERMATA PUTRI, SH, 031524253057UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorHerini Siti Aisyah, Dr. RR., S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 08 Oct 2018 17:06
Last Modified: 08 Oct 2018 17:06
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74451
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item