M. I. ANDY FIRASADI, S.H., 090510268M (2018) KEDUDUKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN KETERANGAN AHLI BPK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 8 October 2021. Download (576kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi selama ini selalu menjadi persoalan yang tidak hentihentinya menjadi bahasan publik. Hal ini adalah wajar mengingat tindak pidana korupsi berada dalam posisi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003, sehingga diharapkan bersungguh - sungguh di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui jalur hukum pidana. Diharapkan dengan jalur hukum pidana maka orang menjadi takut melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu jalur hukum pidana diharapkan mampu memulihkan / mengembalikan kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini yang seringkali memberikan laporan tentang banyaknya uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan negara. Dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi sering kali muncul pernyataan tentang adanya kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa namun nilai kerugian negara tersebut disangkal terdakwa, sehingga terdakwa berharap peradilan membebaskannya. Di sisi lain BPK sebagai satu-satunya auditor eksternal menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaannya telah nyata ada kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka melalui penyusunan tesis ini diharapkan dapat menemukan kelemahan dalam peraturan hukumnya maupun penerapan hukumnya dalam peradilan pidana, sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Actions (login required)

View Item