YOLANDA HARTATI SIANTURI, 041524253023 (2018) PENGARUH KEPEMILIKAN NEGARA DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN KONEKSI POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Thesis thesis, Fakultas ekonomi dan bisnis.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 9 October 2021. Download (1MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu andalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran negara melalui laba perusahaan atau dividen BUMN. Rasio dividen ini menjadi permasalahan dua sisi dimana negara memiliki kepentingan terhadap penerimaan dividen sebagai salah satu pos penerimaan negara bukan pajak, sedangkan bagi perusahaan, dividen dapat digunakan untuk membiayai proyek perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Porsi mayoritas kepemilikan saham pemerintah pada BUMN berimplikasi pada masih besarnya campur tangan pemerintah terhadap kebijakan dividen BUMN. Dewan Komisaris Independen sebagai salah satu fitur tata kelola perusahaan diharapkan mampu memberi pengawasan secara independen terhadap kebijakan perusahaan sehingga mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berdampak pada rasio pembayaran dividen yang diterima oleh negara. Pengaruh kepemilikan negara dan Dewan Komisaris Independen terhadap kebijakan dividen perusahaan kemudian dimoderasi dengan koneksi politik yang dilihat dari adanya anggota Dewan Komisaris yang terafiliasi secara politik pada BUMN. Penelitian menggunakan uji regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA) pada seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan negara dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Setelah dimoderasi oleh koneksi politik, pengaruh kepemilikan negara terhadap kebijakan dividen menunjukkan efek negatif, namun efek moderasi tidak terjadi pada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kebijakan dividen BUMN.

Actions (login required)

View Item