DEVA IRMANDANI, 071411131029 (2018) MAL-ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.48 18 Irm m.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.48 18 Irm m.pdf Restricted to Registered users only until 10 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.AN.48 18 Irm m.pdf Download (585kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mal-administrasi yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagngan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena mal-administrasi yang merupakan salah satu tantangan dalam menciptakan good governance. Mal-administrasi relatif terjadi pada penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya di DPM-PTSP Kabupeten Sidoarjo yang pada tahun tahun 2017 terdapat kasus pungutan liar (pungli) disejumlah layanan izin salah satunya izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bentuk maladministrasi menurut Hendra Nurtjahyo yang terdiri dari 5 kriteria yaitu 1) Ketepatan waktu, 2) Keberpihakan, 3) Kewenangan/kompetensi, 4) Sikap arogansi dan 5) Korupsi Aktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan infoman yang digunakan adalah purposive dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang berperan penting dan dianggap paling mengetahui dan memahami segala informasi terkait pelaksanaan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pelayanan SIUP di Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem online, dan terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu 1) Pendaftaran dan input data serta 2) Verifikasi data dan penerbitan SK. Pada tahap pendaftaran dan input data tidak terjadi tindakan mal-administrasi namun pada tahap verifikasi data dan penerbitan SK (Surat Keputusan) terjadi bentuk mal-administrasi terkait ketepatan waktu dan bentuk mal-adminsitrasi terkait kewenangan/kompetensi yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Actions (login required)

View Item