Dyna Putri Utami, 071411131059 (2018) PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008- 2018. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.83 18 Uta p.pdf Download (40kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.83 18 Uta p.pdf Restricted to Registered users only until 12 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.AN.83 18 Uta p.pdf Download (335kB) | Preview

Abstract

Cukai hasil tembakau adalah salah satu penyumbang pendapatan negara. Dari total pendapatan cukai hasil tembakau, pemeritah pusat memberikan 2% (dua persen) kepada provinsi dan kabupaten/ kota penghasil berupa dana bagi hasil. Pemberian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada daerah penghasil adalah salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meminimalkan kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah memberikan kontribusi pendapatan negara. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Apakah pengelolaan DBH cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 telah sesuai prinsip implementasi pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori earmarking budgeting, omnibus regulation, pengelolaan keuangan daerah dan prinsip implementasi keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008- 2018 tidak berjalan secara maksimal. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala seperti penentuan prioritas, tidak adanya standar kegiatan terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ambiguitas antara kegiatan spesifik grant dan block grant, terkait transparansi, efektif, akuntabilitas dan partisipasi yang menyebabkan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak dapat berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item