MOCH. ADE RAHMAN PUTRA, 071111028 (2018) PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PEMERINTAHAN PARTISIPATIF (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.85 18 Put p.pdf Download (47kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.85 18 Put p.pdf Restricted to Registered users only until 12 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.AN.85 18 Put p.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

Kepercayaan publik terhadap pemerintah pada perkembangannya belum begitu optimal. Pemerintah perlu mengupayakan pemerintahan yang partisipatif untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemerintahan partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik, dan mendeskripsikan peningkatan kepercayaan publik melalui pemerintahan partisipatif di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan teori karakteristik pemerintahan partisipatif (Hill & Hupe) dan teori kepercayaan publik (Dwiyanto). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, serta wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai proses pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Kemudian, untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 relatif partisipatif. Hal ini karena dari delapan karakteristik yang melekat pada pemerintahan partisipatif, terdapat enam karakteristik yang sudah terlaksana, dan hanya dua karakteristik pemerintahan partisipatif yang belum optimal. Sedangkan kepercayaan publik dalam bentuk politik terhadap pemerintah relatif mengalami kenaikan namun kepercayaan publik dalam bentuk sosial relatif belum optimal.

Actions (login required)

View Item