Rifqih Maulana Electra Albahriesy, 071311333077 (2018) NELAYAN DAN POLITIK (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.37 18 Alb n.pdf Download (205kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.37 18 Alb n.pdf Restricted to Registered users only until 18 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.37 18 Alb n.pdf Download (375kB) | Preview

Abstract

Studi ini membahas implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk menaikkan derajat perekonomian masyarakat nelayan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan. Penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Peneliti mengkaji data yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kerangka teoritik mengenai implementasi kebijakan oleh Grindle, dimana teori tersebut membahas dalam setiap pembuatan serta perumusan kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih memiliki kendala, yaitu sarana produksi perikanan yang disebabkan jumlah sarana seperti alat tangkap dan mesin kapal yang ada tidak dapat mengakomodir keseluruhan nelayan serta prasarana yang meliputi Tempat Pelelangan Ikan masih belum ada karena tidak tersedianya lahan untuk membangun. Hubungan nelayan dengan juragan/tengkulak yang masih ada hingga saat ini dikarenakan nelayan membutuhkan para juragan/tengkulak untuk meminjam modal demi keperluan melaut atau kegiatan sehari-hari. Penentuan waktu untuk pelatihan atau penyuluhan yang selalu terbentur oleh aktivitas nelayan karena melaut setiap hari. Penyediaan fasilitas permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya dalam kurun waktu 2 tahun sekali, ini disebabkan karena terbentur pada undang – undang hibah, padahal pada dasarnya kebutuhan melaut seperti jaring dan mesin kapal yang digunakan setiap hari membutuhkan perawatan dengan biaya tinggi.

Actions (login required)

View Item