Tis’ah Harashta Dina, 071411331013 (2018) Implementasi Kebijakan : Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.P.52 18 Din i.pdf Download (39kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.P.52 18 Din i.pdf Restricted to Registered users only until 23 October 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.P.52 18 Din i.pdf Download (195kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang bagaiamana Implementasi kebijakan Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, dan juga melihat bagaimana Relasi yang terjalin anatara investor dalam hal ini pemilik Toko Swalayan dengan Pemerintah Kota Surabaya yang mana ada dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya. Agar perda ini berjalan dengan apa yang sudah di harapkan maka pengawasan dalam hal penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) ini dimaksud kan agar bisa di mengatasi pelanggaran swalayan yang tidak mempunyai izin usaha. Fakta dilapangan masih banyak di temukan nya masalah swalayan yang melanggar Perda yakni, berjualan di luar space, jam operasional, jarak antara swalayan yang A dan B yang berdekatan, kemitraan dengan UMKM dan belum punya Izin Usaha Toko Swalayan dari keseluruhan swalayan yang ada di Kota Surabaya. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan publik atau Teori Pilihan Rasional. Perspektif Kebijakan Publik Ekonomi Politik. Yang mana teori ini menjelaskan bahwa tindakan rasional dari aktor politik dalam sebuah lembaga pemerintahan, dalam pengambilan keputusan publik dalam penentuan sebuah kebijakan yang di rasa efektif. Bahwa pemerintah Kota Surabaya sebagai aktor yang membuat kebijakan dan pihak swasta dalam hal ini pemilik Usaha Swalayan sebagai bagian dari sebuah kebijakan yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan di yang keluarkan oleh pemerintah kota Surabaya, yang mana agar kepentingannya masih dapat terpenuhi. Rendahnya pengawasan perizinan dan terlalu banyakya jumlah swalayan di Surabaya membuat kebijakan penataan toko swalayan di kota Surabaya belum dapat terimplementasikan dengan baik dan secara efektif.

Actions (login required)

View Item