KORNELIA MELANSARI D. LEWOKEDA, 031624153023 (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) THD. 22-18 Lew p Abstrak.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (Fulltext) THD. 22-18 Lew p.pdf Restricted to Registered users only until 9 November 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penanganan beberapa kasus-kasus tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan sebagian memperlihatkan bahwa ada sejumlah bukti kuat yang mengarah kepada adanya keterlibatan pejabat pemberi delegasi kewenangan, namun yang bersangkutan justru tidak ikut bertanggungjawab secara pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut adalah bawahannya atau penerima delegasi tersebut. Adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah karakteristik pemberian delegasi kewenangan yang berimplikasi tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pemberian delegasi kewenangan. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini, yaitu : Tipe penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi; Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan masalah ini adalah pendekatan undang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan, pemberian kuasa dari Bupati dan Wakil Bupati yang berimplikasi tindak pidana yang telah dibuktikan dengan adanya unsur “sengaja” untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, merupakan upaya turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) dan membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP). Pasal 11 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Unsur memperkaya diri dan merugikan keuangan negara merupakan keadaan yang memberatkan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item