PUTRA, DONY SETIAWAN, 031514153032 (2018) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI ORGAN MANUSIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) THD. 23-18 Put p Abstrak.pdf Download (608kB) | Preview
	Text (Fulltext) THD. 23-18 Put p.pdf Restricted to Registered users only until 9 November 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transplantasi adalah tindakan pembedahan alat dan atau tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Tindakan ini dapat dikatakan terlarang apabila terjadi praktek jual-beli organ dalam tindakan transplantasi, terutama dalam lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan, namun juga digunakan oleh beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dengan cara tidak halal. Larang praktek jual-beli organ sudah diatur dalam Pasal 64 ayat (3) UU No.36 Tahun 2009. Rumah sakit yang telah memiliki badan hukum atau korporasi apabila terbukti telah terjadi praktek jual-beli organ dalam lingkungannya dapat dikenakan sanksi pidana yang juga telah diatur dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No.21 tahun 2007 tentang TPPO. Dalam UU ini sanksi pidana bagi korporasi dapat diterapkan apabila korporasi tersebut terbukti melakukan pelanggaran pidana yaitu perdagangan organ manusia. Sehingga rumah sakit yang telah memiliki badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana ini juga sesuai dengan Teori Vicarious Liability dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum karena tugas yang diberikan oleh korporasi maka pertanggung jawaban dapat dikenakan pada korporasi berupa pidana denda serta pidana tambahan berupa sanksi pembubaran badan hukum dan perampasan hasil kekayaan dari kegiatan korporasi. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang dalam lingkungan rumah sakit juga dapat dikenakan sanksi pidana jika mereka terbukti ikut dan turut serta dalam praktek jualbeli organ. Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi atau badan hukum juga harus dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam UU ini khusus mengatur mengenai pembuatan badan hukum hingga pembubaran status badan hukum. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit yang berbadan hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Actions (login required)

View Item