DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008 (2018) PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) THD. 25-18 Rus p Abstrak.pdf Download (207kB) | Preview
	Text (Fulltext) THD. 25-18 Rus p.pdf Restricted to Registered users only until 9 November 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang melandasi perampasan hasil illegal fishing; dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana illegal fishing. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan aturan hukum yang melandasi perampasan hasil illegal fishing, terdapat instrumen perundangundangan yang khusus untuk mengatur mengenai perampasan aset, baik dari segi materiel maupun formil. Beberapa ketentuan yang melingkupinya yaitu KUHAP dan Undang-Undang Perikanan. KUHAP yang merupakan ketentuan formil yang merupakan pedoman dan mekanisme perampasan hasil illegal fishing, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan mengatur ketentuan materilnya yang menempatkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku Illegal Fishing. Dari segi pertanggungjawaban pidana berdasarkan rumusan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perikanan, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perikanan tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “orang perseorangan” dengan “korporasi”. Jika Illegal Fishing dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut Pengaturan demikian menimbulkan kelemahan, logikanya dalam kasus yang dikemukakan, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pengurus korporasi, akan menjadi tidak seimbang.

Actions (login required)

View Item