MUHAMMAD HAFIDZ HUBBUSYSYUHADA, 071411233030 (2018) FAKTOR DETERMINAN FOREIGN POLICY SINGAPURA DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN IDONESIA TAHUN 2015. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.HI.55 18 Hub k.pdf Download (97kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.HI.55 18 Hub k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.HI.55 18 Hub k.pdf Download (213kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada tahun 2015 dan berujung pada musibah transboundary haze pollution. Singapura sebagai salah satu negara yang mengalami dampak paling buruk mengambil beberapa langkah dalam upaya menangani kasus kebakaran hutan tersebut seperti mengirimkan bantuan langsung ke Indonesia hingga menuntut aktor yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan tersebut melalui Undang – Undang anti polusi udara lintas batas miliknya, Transboundary Haze Pollution Act 2014. Hal tersebut menjadi pertanyaan khusus dalam penelitian ini, mengapa Singapura dibawah Transboundary Haze Pollution Act begitu gigih dalam menangani kasus kebakaran hutan tahun 2015? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Singapura melalui kacamata Foreign Policy Theory terkait faktor apa saja yang mempengaruhi Singapura dalam memformulasi kebijakan luar negerinya dalam kasus kebakaran hutan tahun 2015 ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri Singapura dalam kasus transboundary haze pollution tahun 2015 didasari oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal, kondisi perekonomian dan geografisnya lah yang sangat berpengaruh dalam kasus ini. Hal itu dikarenakan Singapura merupakan negara dengan perekonomian yang cukup kuat tetapi memiliki luas wilayah yang relatif kecil sehingga kabut asap akan dengan mudah melumpuhkan segala macam kegiatan domestiknya. Sedangkan pada faktor eksternal, ASEAN menjadi salah satu pemicu kegigihan Singapura itu sendiri. Hal itu karena pada dasarnya ASEAN telah memiliki sistematika ketika berhadapan dengan kasus polusi udara lintas batas dalam AATHP namun tidak berjalan efektif sehingga kegigihan tersebut disalurkan melalui THPA tahun 2014 miliknya.

Actions (login required)

View Item