MARIA STEPHANNIE HALIM,SH, 031614253010 (2018) KEDUDUKAN PEMBERI HAK TANGGUNGAN BILAMANA DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (193kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 3 December 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lembaga jaminan kebendaan yang paling banyak diminta oleh Bank adalah berupa Hak Tanggungan, karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan. Jaminan yang berwujud tanah dinilai paling aman serta mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi dan nilai tanah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada umumnya pemberi Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit dengan Bank adalah Debitor yang bersangkutan sendiri, sehingga jika Debitor wanprestasi maka jaminan miliknya sendirilah yang akan dieksekusi. Namun pada praktik seringkali dilaksanakan Perjanjian Kredit dengan jaminan milik orang lain, bahwa orang tersebut merupakan Pemberi Hak Tanggungan yang menjamin utang Debitor terhadap Bank sebagaimana dimungkinkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Kedudukan Pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak ketiga ini sering menimbulkan perselisihan dikarenakan ia bukanlah pihak yang bersangkutan pada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara Bank dan Debitor.

Actions (login required)

View Item