ASRULIASANI FAJRIA, NIM. 101614453010 (2018) ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN BIDANG KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) TKA 36_18 Faj a ABSTRAK.pdf Download (99kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TKA 36_18 Faj a.pdf Restricted to Registered users only until 7 December 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang: Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang ditunjukkan dengan belum terisinya posisi untuk 7 jabatan fungsional yang membutuhkan 123 orang. Disisi lain terdapat PNS yang memenuhi syarat sebanyak 127 orang. Tujuan penelitian: menyusun rekomendasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan pendekatan ROCCIPI. Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian: Hasil identifikasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pergub Jatim No.82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil review materi muatan yang perlu ditambahkan adalah kewajiban menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, perencanaan pengembangan karir, pengisian jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, pengisian PNS dalam jabatan melalui mutasi dan promosi, hak dan kesempatan pegawai ASN untuk mengembangkan kompetensi, mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengembangan kompetensi sebagai dasar pengembangan karir dan terdapat materi muatan dengan pembatasan yaitu tentang perpindahan antar jabatan. Hasil analisis implementasi kebijakan menunjukkan kurangnya perhatian untuk pengembangan karir dalam jabatan fungsional dari segi pembinaan, peningkatan kompetensi, perencanaan anggaran dan lainnya, belum optimalnya pemetaan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kurangnya sosialisasi regulasi dan pemberlakuan sanksi, kurangnya penataan dan penempatan PNS di jabatan yang sesuai, alur pengembangan karir berupa pedoman pelaksanaan dalam proses pengembangan karir belum jelas. Kesimpulan: Rekomendasi utama adalah menyempurnakan materi muatan peraturan perundang-undangan didalam kebijakan daerah dan mengatasi permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan.

Actions (login required)

View Item