AMOS HENRY ZAINALDY TAKA, 031414153026 (2016) UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU (Studi Kasus Kepailitan PT. Niki Puri Property dan PT. Puri Niki). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) TH. 41-18 Tak u Abstrak.pdf Download (42kB)
	Text (Fulltext) TH. 41-18 Tak u.pdf Restricted to Registered users only until 2 January 2022. Download (724kB) | Request a copy

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu jalan untuk menghindari perusahaan dari proses kepailitan. Penentuan Pengurus PKPU yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan antara debitor dan kreditor sangat sulit ditentukan karena tidak adanya aturan yang tegas. Bahwa terkait dengan PKPU ini akan dibahas adanya suatu putusan yang kontraversial yang dialami oleh PT.PURI NIKKI dan PT. NIKKI PURI PROPERTI (selaku anak perusahan dari PT. PURI NIKKI ) selaku Termohon PKPU, dimana permohonan PKPU ini diajukan oleh para Kreditor dari PT. PURI NIKKI dan PT. NIKKI PURI PROPERTI dan telah terjadi putusan dengan diterima proposal Homologasi oleh pihak kreditor dengan putusan no. 03/PKPU/2010/PN. Sby untuk putusan PT. PURI NIKKI dan untuk PT. NIKKI PURI PROPERTI dengan Putusan . 04/PKPU/2010/PN. Sby.

Actions (login required)

View Item