RATIH KUSUMA WARDHANI, 071411133013 (2018) Studi Deskriptif tentang Regulatory Accountability Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dalam Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Surabaya Pasca Dikeluarkan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2016. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.AN.94 18 War s.pdf Download (60kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.AN.94 18 War s.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Hal tersebut membuat setiap orang berusaha memiliki dan menguasai tanah, sehingga menimbulkan suatu konflik/sengketa hak kepemilikan atas aset tanah. Adanya konflik/sengketa hak kepemilikan atas aset tanah menghambat pelaksanaan sertifikasi aset tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya melaksanakan kebijakan reforma agraria dalam mengatasi konflik/sengketa hak kepemilikan aset tanah Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan tiga aspek dalam regulatory accountability yaitu Tersedianya mekanisme yang menjamin pemahaman isi peraturan, Kemampuan dalam mengimplementasikan isi peraturan, dan penyusunan rekomendasi peraturan Penelitian ini menggunakan teori Good Governance, Akuntabilitas, Manajemen Aset, dan Kebijakan Reforma Agraria dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling bagi pegawai Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah sejumlah 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan, mengkombinasikan data yang diperoleh serta menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah dapat menangani konflik/sengketa hak kepemilikan aset tanah sesuai dengan kebijakan reforma agraria. Hal tersebut disimpulkan dari kemampuan dari pegawai Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah dalam melakukan upaya penyelesaian konflik/sengketa aset tanah Pemerintah Kota Surabaya sehingga konflik/sengketa dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat, dan peningkatan sertifikasi aset tanah Pemerintah Kota Surabaya sebesar 339 bidang pada tahun 2017.

Actions (login required)

View Item